EDITORIAL UMBARAN
Penulis: Sandi Pusaka Herman, SH
Pemimpin Redaksi Umbaran.com
PERKARA hukum yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah memasuki fase yang jauh lebih menentukan dibanding riuhnya pemberitaan mengenai penyitaan uang sekitar Rp476 miliar dan 74 kilogram emas. Besarnya nilai barang bukti memang mengguncang opini publik, tetapi dalam hukum pidana, jumlah sitaan tidak pernah otomatis menjadi bukti seseorang bersalah.
Di ruang sidang, yang diuji bukan besarnya uang atau berat emas. Yang diuji adalah kemampuan penyidik membangun mata rantai pembuktian secara utuh: dari asal-usul harta, hubungan dengan jabatan, identitas pemberi, kronologi perbuatan, hingga dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Satu mata rantai yang putus dapat menggoyahkan keseluruhan konstruksi perkara.
Di titik inilah perkara Febrie menghadapi ujian sesungguhnya.
Sedikitnya terdapat sembilan jalur hukum yang berpotensi dimanfaatkan tim pembela untuk menggugurkan status tersangka, melemahkan dakwaan, memperoleh penghentian penyidikan, atau bahkan berujung pada putusan bebas.
1. Menguji Keabsahan Penetapan Tersangka
Jalur pertama yang berpotensi ditempuh adalah mengajukan praperadilan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka.
Melalui mekanisme ini, tim pembela dapat mempersoalkan apakah penyidik telah memenuhi seluruh ketentuan hukum acara pidana, termasuk kecukupan alat bukti dan prosedur penetapan tersangka. Selain itu, pembela juga dapat menguji apakah Febrie Adriansyah telah diperiksa secara substantif terkait dugaan tindak pidana sebelum status tersangka disematkan.
Apabila hakim menemukan adanya cacat prosedur atau pelanggaran terhadap ketentuan hukum acara, penetapan tersangka dapat dinyatakan tidak sah. Putusan tersebut berpotensi membatalkan status tersangka dan mewajibkan penyidik mengulang proses penyidikan sesuai prosedur yang berlaku.
2. Menguji Kekuatan dan Kualitas Alat Bukti
Jalur kedua adalah menguji kekuatan alat bukti yang menjadi dasar penetapan tersangka.
KUHAP memang mensyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Namun, dalam praktik peradilan pidana, pemenuhan syarat kuantitas saja tidak cukup. Alat bukti tersebut harus memiliki kualitas pembuktian, saling berkaitan, saling menguatkan, serta mampu menunjukkan adanya dugaan keterlibatan tersangka dalam tindak pidana yang disangkakan.
Penyitaan uang dalam jumlah besar dan emas seberat 74 kilogram pada dasarnya hanya membuktikan keberadaan barang bukti. Penyidik tetap berkewajiban membuktikan siapa pemilik sebenarnya, siapa yang menguasai, bagaimana asal-usul harta tersebut, serta hubungan hukumnya dengan dugaan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang.
Apabila mata rantai pembuktian itu tidak dapat dibangun secara utuh dan meyakinkan, tim pembela berpeluang mempersoalkan kualitas alat bukti sebagai dasar penetapan tersangka maupun pembuktian di persidangan.
3. Mengurai Mata Rantai Keterlibatan dalam Perkara ASABRI
Jalur ketiga adalah menguji keterkaitan antara dugaan perbuatan pidana dengan posisi Febrie Adriansyah dalam penanganan perkara ASABRI.
Penyidikan kasus ASABRI telah dimulai pada 2021, sedangkan Febrie Adriansyah baru dilantik sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada Januari 2022. Karena itu, penyidik dituntut membangun konstruksi hukum yang jelas mengenai peran Febrie setelah ia memiliki kewenangan sebagai Jampidsus.
Penyidik harus mampu menguraikan secara rinci tindakan apa yang dilakukan Febrie, keputusan atau kebijakan apa yang diduga dipengaruhi, siapa pihak yang memperoleh keuntungan, serta apa bentuk keuntungan atau imbalan yang diduga diterimanya.
Tanpa kronologi yang utuh, hubungan kausal antara jabatan, tindakan, dan dugaan tindak pidana berpotensi dipersoalkan dalam persidangan. Celah inilah yang dapat dimanfaatkan tim pembela untuk menguji apakah terdapat keterkaitan hukum yang cukup kuat antara posisi Febrie sebagai pejabat dengan dugaan perbuatan korupsi yang disangkakan.
4. Memutus Keterkaitan antara Tersangka dan Barang Bukti
Jalur keempat adalah menguji hubungan hukum antara tersangka dengan barang bukti yang disita penyidik.
Dalam hukum pidana, fakta bahwa uang dan emas ditemukan di sebuah rumah tidak serta-merta membuktikan seluruh harta tersebut merupakan milik penghuni atau pemilik rumah. Penyidik tetap berkewajiban membuktikan adanya hubungan kepemilikan, penguasaan, atau kendali atas barang bukti tersebut.
Di sisi lain, tim pembela dapat menghadirkan pihak lain yang mengklaim sebagai pemilik uang maupun emas dengan didukung dokumen atau alat bukti yang sah. Klaim itu dapat digunakan untuk memutus mata rantai pembuktian antara barang bukti dan tersangka.
Namun, klaim kepemilikan tersebut juga tidak cukup hanya dengan pengakuan. Pihak yang mengaku sebagai pemilik harus mampu menjelaskan asal-usul kekayaan, kemampuan ekonomi, legalitas kepemilikan, serta alasan yang rasional apabila aset bernilai ratusan miliar rupiah itu dititipkan di lokasi tersebut. Tanpa penjelasan yang logis dan didukung bukti yang kuat, klaim tersebut justru berpotensi menjadi bumerang bagi pihak yang mengajukannya.
5. Menguji Terpenuhi atau Tidaknya Unsur Gratifikasi
Jalur kelima adalah menguji apakah unsur gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi benar-benar terpenuhi.
Dalam perkara gratifikasi, penyidik tidak cukup hanya membuktikan adanya pemberian uang atau barang kepada seorang pejabat negara. Penyidik juga harus mampu menunjukkan bahwa pemberian tersebut memiliki hubungan langsung dengan jabatan penerima serta bertentangan dengan kewajiban atau tugas yang melekat pada jabatannya.
Dengan kata lain, penyidik harus menguraikan secara jelas keputusan atau tindakan apa yang diduga dipengaruhi, siapa pihak yang memperoleh keuntungan, serta apa hubungan sebab-akibat antara pemberian tersebut dengan kewenangan yang dimiliki pejabat yang bersangkutan.
Apabila hubungan antara pemberian dan jabatan tidak dapat dibuktikan secara utuh, unsur gratifikasi berpotensi diperdebatkan di persidangan. Celah ini dapat dimanfaatkan tim pembela untuk menguji apakah konstruksi hukum yang dibangun penyidik telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana disyaratkan undang-undang.
6. Membuktikan Identitas Pemberi dan Alur Pemberian
Jalur keenam adalah menguji apakah penyidik mampu membuktikan secara utuh siapa pihak yang diduga memberikan uang atau barang kepada tersangka.
Dalam perkara suap maupun gratifikasi, identitas pemberi merupakan bagian penting dari konstruksi pembuktian. Penyidik tidak hanya harus menunjukkan keberadaan uang atau barang, tetapi juga menguraikan secara jelas asal-usul dana, identitas pemberi, mekanisme penyerahan, waktu dan tempat transaksi, pihak yang berperan sebagai perantara, hingga tujuan atau kepentingan di balik pemberian tersebut.
Rangkaian fakta tersebut menjadi mata rantai yang menghubungkan pemberi dengan penerima. Apabila salah satu mata rantai itu tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan, konstruksi perkara dapat melemah karena hubungan hukum antara pemberi, pemberian, dan penerima menjadi tidak utuh.
Kondisi tersebut berpotensi dimanfaatkan tim pembela untuk mempertanyakan apakah dugaan suap atau gratifikasi benar-benar telah memenuhi standar pembuktian sebagaimana disyaratkan dalam hukum pidana.
7. Menguji Terpenuhi atau Tidaknya Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang
Jalur ketujuh adalah menguji apakah seluruh unsur tindak pidana pencucian uang (TPPU) telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.
Dalam perkara TPPU, penyidik tidak cukup hanya menunjukkan adanya harta dalam jumlah besar. Penyidik juga harus membuktikan bahwa tersangka mengetahui atau setidaknya patut menduga harta tersebut berasal dari tindak pidana, kemudian dengan sengaja melakukan tindakan untuk menyembunyikan, menyamarkan, mengalihkan, menempatkan, membelanjakan, atau mengubah bentuk harta tersebut agar asal-usulnya sulit ditelusuri.
Dengan demikian, keberadaan uang atau emas di sebuah rumah tidak serta-merta memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang. Penyidik tetap harus membangun hubungan yang jelas antara asal-usul harta, dugaan tindak pidana asal (predicate crime), serta adanya tindakan aktif yang diduga dilakukan tersangka untuk menyamarkan hasil kejahatan tersebut.
Apabila rangkaian pembuktian itu tidak dapat disusun secara utuh dan meyakinkan, unsur TPPU berpotensi dipersoalkan oleh tim pembela di hadapan majelis hakim.
8. Mengaudit Legalitas Penggeledahan dan Penyitaan
Jalur kedelapan adalah menguji keabsahan proses penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan penyidik.
Dalam hukum acara pidana, setiap tindakan penggeledahan dan penyitaan harus dilaksanakan sesuai prosedur yang diatur dalam KUHAP. Karena itu, tim pembela dapat mengaudit seluruh aspek legalitas tindakan tersebut, mulai dari surat perintah, izin pengadilan apabila dipersyaratkan, tata cara pelaksanaan penggeledahan, proses penyitaan, rantai penguasaan (chain of custody) barang bukti, hingga kesesuaian berita acara dengan fakta di lapangan.
Setiap dugaan pelanggaran prosedur dapat menjadi objek pengujian di persidangan. Apabila hakim menilai penggeledahan atau penyitaan dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum acara, alat bukti yang diperoleh dari proses tersebut dapat dinilai tidak memiliki kekuatan pembuktian atau bahkan dikesampingkan dari pertimbangan hukum.
Karena itu, aspek legalitas prosedural menjadi salah satu titik krusial yang berpotensi memengaruhi kekuatan keseluruhan konstruksi pembuktian perkara.
9. Menguji Konsistensi Konstruksi Hukum Penyidik
Jalur kesembilan adalah menguji konsistensi konstruksi hukum yang dibangun penyidik sejak awal proses penyidikan hingga perkara dilimpahkan ke pengadilan.
Dalam perkara pidana, konsistensi penerapan pasal menjadi bagian penting dari kepastian hukum. Publik mencatat adanya variasi penyebutan pasal yang dikaitkan dengan perkara ini, mulai dari Pasal 12 dan Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hingga Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Secara hukum, perubahan atau penambahan pasal selama proses penyidikan bukanlah hal yang dilarang sepanjang didasarkan pada perkembangan alat bukti. Namun, apabila terdapat perbedaan yang tidak dapat dijelaskan secara logis antara surat perintah penyidikan, penetapan tersangka, surat-surat resmi penyidik, hingga konstruksi perkara yang akhirnya diajukan ke persidangan, kondisi tersebut dapat dimanfaatkan oleh tim pembela untuk menguji konsistensi dan kepastian hukum dari dakwaan yang dibangun.
Pada akhirnya, hakim tidak hanya akan menilai apakah pasal yang diterapkan tepat, tetapi juga apakah keseluruhan konstruksi hukum disusun secara konsisten, logis, dan didukung alat bukti yang saling menguatkan. Apabila ditemukan inkonsistensi yang mendasar, hal itu berpotensi melemahkan kekuatan pembuktian penyidik di persidangan.
Pertarungan Sesungguhnya Ada di Ruang Sidang
Pada akhirnya, perkara ini bukan semata-mata tentang besarnya uang yang disita atau berat emas yang ditemukan. Sorotan publik boleh saja tertuju pada angka Rp476 miliar dan 74 kilogram emas, tetapi dalam hukum pidana, besarnya barang bukti tidak pernah menjadi ukuran tunggal untuk membuktikan kesalahan seseorang.
Yang akan menentukan nasib perkara adalah kemampuan penyidik membangun konstruksi pembuktian yang utuh, logis, konsisten, dan memenuhi standar pembuktian sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Penyidik harus mampu menghubungkan setiap barang bukti dengan dugaan tindak pidana, menjelaskan asal-usul harta, menguraikan hubungan dengan jabatan, mengidentifikasi pihak pemberi, serta membuktikan seluruh unsur tindak pidana, termasuk jika dikaitkan dengan dugaan pencucian uang.
Di sisi lain, tim pembela akan berupaya memutus setiap mata rantai pembuktian melalui seluruh mekanisme hukum yang tersedia, mulai dari menguji prosedur penyidikan, keabsahan alat bukti, hingga konsistensi konstruksi hukum yang dibangun penyidik.
Apabila salah satu mata rantai pembuktian itu gagal dibuktikan secara sah dan meyakinkan, peluang Febrie Adriansyah untuk terbebas dari jerat pidana tetap terbuka. Bukan semata karena uang dan emas tersebut tidak ada, melainkan karena negara tidak mampu membuktikan hubungan hukum antara barang bukti, perbuatan yang didakwakan, dan pihak yang dimintai pertanggungjawaban pidana.
Pada akhirnya, ruang sidang adalah tempat fakta hukum diuji, bukan arena pembentukan opini publik. Persepsi dapat memengaruhi pandangan masyarakat, tetapi putusan hakim hanya akan bertumpu pada alat bukti, fakta persidangan, dan keyakinan yang dibangun sesuai hukum. Dalam sistem peradilan pidana, kualitas pembuktian selalu lebih menentukan daripada besarnya barang bukti yang disita. **
