JAKARTA – Sekelompok pakar, aktivis, serta peneliti telah meluncurkan Kabinet Bayangan Masyarakat Sipil. Forum independen ini dirancang sebagai instrumen pengawasan dan penguji kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan mengandalkan basis riset serta keberpihakan pada publik.
Sebanyak 15 tokoh terpilih mengisi kabinet ini. Posisinya bukan sebagai rival politik, melainkan sebagai penyeimbang kebijakan (policy counterweight) guna mengisi celah pengawasan eksekutif yang menipis akibat minimnya oposisi formal di parlemen.
Setelah proses seleksi intensif selama dua bulan, pengumuman resmi kabinet ini dilakukan pada peringatan Hari Keadilan Internasional, Jumat (17/7/2026).
Tiap menteri bayangan akan berperan sebagai rekan kritis bagi menteri di Kabinet Merah Putih. Tugas mereka adalah melakukan audit, evaluasi, dan memberikan saran berbasis data serta argumen akademik.
Ketua Panitia Seleksi, Feri Amsari, menegaskan bahwa inisiatif ini bukanlah upaya membentuk pemerintahan tandingan.
"Fokus utama kami adalah menjadi komparator kebijakan yang berpijak pada data, riset mendalam, serta kepentingan masyarakat luas," jelas Feri dalam pernyataan tertulis, Senin (20/7/2026).
Feri menambahkan, dengan mayoritas kekuatan politik saat ini yang merapat ke koalisi pemerintah, peran kontrol independen dari masyarakat sipil menjadi krusial. Selain itu, ia memastikan seluruh anggota kabinet tidak berafiliasi dengan partai politik dan bekerja secara pro bono.
Rencananya, pendanaan operasional akan menggunakan metode urun dana (crowdfunding) untuk memastikan independensi dari pengaruh korporasi maupun intervensi pihak asing.
Metode kerja yang diusung adalah sistem man-to-man marking, di mana setiap menteri bayangan memonitor kementerian terkait secara spesifik untuk menyusun analisis dan menawarkan solusi kebijakan alternatif.
Panel seleksi independen yang terdiri dari Erry Riyana Hardjapamekas, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mochtar telah menetapkan kriteria ketat bagi para kandidat: berintegritas, kompeten, usia di bawah 50 tahun, berani bersikap kritis, serta bersih dari kepentingan politik praktis.
Inklusivitas juga menjadi perhatian utama, di mana 40 persen anggota kabinet merupakan perempuan.
Susunan Kabinet Bayangan Masyarakat Sipil:
Menteri Sekretaris Negara: Feri Amsari
Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Negara: Armand Suparman
Menteri Luar Negeri: Shofwan Al-Banna Choiruzzad
Menteri Pertahanan: Curie Maharani
Menteri Hak Perempuan dan Kelompok Marginal: Khoirunnisa Nur Agustyati
Menteri Hukum dan Kebijakan Negara: Yance Arizona
Menteri Perekonomian: Media Wahyudi Askar
Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran: Bhima Yudhistira Adhinegara
Menteri Perlindungan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim: Iqbal Damanik
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Iman Zanatul Haeri
Menteri Riset, Teknologi, dan Digital: Nenden Sekar Arum
Menteri Kesehatan: Irma Hidayana
Menteri Sosial dan Layanan Dasar: Nabiyla Risfa Izzati
Menteri Pertanian dan Kedaulatan Pangan: Isnawati Hidayah
Sekretaris Kabinet: Ahmad Julil Qur’ani Farid
Harapannya, keberadaan kabinet ini dapat mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel melalui kritik yang membangun dan berbasis bukti empiris. (*)
