JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan secara resmi telah melayangkan surat kepada Badan Gizi Nasional (BGN) guna mengklarifikasi keterlibatan kader partai dalam proyek Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Inisiatif ini diambil setelah adanya pernyataan dari pihak BGN yang mengklaim bahwa banyak partai politik ikut serta dalam pengadaan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mengonfirmasi bahwa hingga saat ini pihak BGN belum memberikan respons atas permintaan data tersebut. PDIP menegaskan bahwa langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada anggotanya yang menyalahgunakan program pemerintah demi kepentingan pribadi.
“Kami telah berkirim surat ke BGN namun belum ada balasan. Permintaan ini menyusul pernyataan Wakil Kepala BGN sebelumnya yang menyebut hampir semua partai terlibat dalam pengadaan SPPG,” ujar Hasto saat ditemui di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Sabtu (18/7/2026).
Lebih lanjut, Hasto menyatakan bahwa jika terbukti ada kader yang terlibat, PDIP siap melakukan tindakan korektif dan penertiban internal. Ia menekankan bahwa partai memiliki aturan tegas yang melarang kadernya mencari keuntungan dari program yang didedikasikan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Karena informasi ini berasal dari otoritas resmi, kami perlu data tersebut untuk melakukan langkah disiplin di internal jika memang ada pelanggaran,” jelasnya.
PDIP berkomitmen untuk terus mengejar respons dari BGN. Hasto memastikan bahwa partai akan melayangkan surat susulan jika surat pertama tidak kunjung mendapatkan jawaban. Program MBG sendiri merupakan salah satu proyek strategis pemerintah yang pelaksanaannya kini tengah diawasi ketat oleh PDIP guna mencegah praktik penyimpangan. (*)
