Editorial Umbaran
Oleh: Sandi Pusaka Herman, SH (Pemimpin Redaksi Umbaran.com)
Kenaikan harga Pertamax dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter mulai 10 Juni 2026 bukan sekadar kabar buruk bagi pengguna BBM nonsubsidi. Lonjakan 32 persen dalam semalam itu mempertegas satu pola lama, ketika negara menghadapi tekanan fiskal dan energi, kelas menengah kembali menjadi kelompok pertama yang diminta berkorban. Di saat subsidi tetap mengalir ke bawah, kelompok yang berada di tengah justru semakin kehilangan perlindungan.
Pemerintah kembali mengirim tagihan kepada kelas menengah. Mulai Rabu (10/06/26), harga Pertamax resmi naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter. Kenaikan Rp 3.950 per liter atau sekitar 32 persen itu menjadi salah satu lonjakan harga BBM nonsubsidi paling tajam dalam beberapa tahun terakhir.
Yang membuat publik terkejut bukan hanya besarnya kenaikan, melainkan waktu dan konteks kemunculannya.
Selama beberapa bulan terakhir, masyarakat disuguhi narasi yang menenangkan. Stok energi disebut aman. Pasokan BBM diklaim terkendali. Tidak ada sinyal kuat bahwa lonjakan harga sebesar ini akan terjadi dalam waktu dekat. Namun kenyataan berbicara lain. Dalam semalam, biaya transportasi jutaan warga melonjak drastis.
Kenaikan ini memang tidak menyentuh Pertalite yang tetap bertahan di angka Rp 10.000 per liter. Secara politik, kebijakan tersebut terlihat melindungi kelompok masyarakat bawah. Namun dari sisi ekonomi, beban terbesar justru kembali jatuh kepada kelompok yang selama ini berada di tengah.
Mereka adalah pekerja kantoran, pelaku usaha kecil, pengemudi transportasi daring, pegawai swasta, profesional muda, hingga keluarga yang menggunakan kendaraan pribadi untuk bekerja dan mengurus kebutuhan rumah tangga sehari-hari.
Mereka dianggap terlalu mampu untuk menerima subsidi, tetapi tidak cukup kaya untuk kebal terhadap lonjakan biaya hidup.
Bagi kelompok ini, kenaikan harga Pertamax bukan sekadar persoalan bahan bakar. Ini adalah tambahan tekanan di tengah cicilan rumah yang tetap berjalan, biaya pendidikan yang terus naik, tagihan listrik yang tak pernah turun, dan harga kebutuhan pokok yang lebih dulu merangkak naik.
Persoalannya, pendapatan mereka tidak naik 32 persen dalam semalam.
Kelas Menengah yang Terus Menyusut
Dalam beberapa tahun terakhir, kelas menengah Indonesia menghadapi tekanan yang semakin nyata.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah masyarakat yang masuk kategori kelas menengah terus mengalami penyusutan dibandingkan periode sebelum pandemi. Berbagai riset ekonomi juga mencatat fenomena serupa: semakin banyak rumah tangga yang turun ke kelompok rentan akibat biaya hidup yang meningkat lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pendapatan.
Fenomena ini menjadi alarm serius karena kelas menengah selama ini merupakan tulang punggung konsumsi domestik Indonesia.
Mereka membayar pajak, menjadi motor belanja rumah tangga, menjaga perputaran ekonomi, sekaligus menopang penerimaan negara. Namun ironisnya, ketika tekanan ekonomi muncul, kelompok inilah yang paling sering kehilangan perlindungan.
Saat bantuan sosial diperluas, mereka tidak masuk kategori penerima.
Saat subsidi diberikan, mereka dianggap tidak berhak.
Namun ketika negara membutuhkan tambahan penerimaan atau penghematan anggaran, dompet merekalah yang lebih dulu disentuh.
Belajar dari 2022 yang Berujung Kenaikan BBM Subsidi
Sejarah menunjukkan bahwa kenaikan Pertamax tidak selalu berhenti pada pengguna Pertamax.
Pada April 2022, pemerintah juga menaikkan harga Pertamax dengan argumentasi bahwa kebijakan tersebut hanya berdampak pada kelompok masyarakat mampu. Namun yang terjadi setelahnya justru gelombang perpindahan konsumen ke Pertalite.
Akibatnya, konsumsi BBM subsidi melonjak, kuota nasional tertekan, dan beban subsidi membengkak. Hanya beberapa bulan kemudian, harga Pertalite ikut naik.
Artinya, kebijakan yang awalnya ditujukan kepada kelompok tertentu akhirnya merembet ke lapisan masyarakat yang lebih luas.
Kini risikonya bahkan lebih besar.
Selisih harga antara Pertamax dan Pertalite mencapai Rp 6.250 per liter. Jauh lebih lebar dibandingkan kondisi yang pernah terjadi pada 2022. Secara ekonomi, perbedaan harga sebesar itu akan mendorong konsumen mencari alternatif yang lebih murah.
Namun tidak semua pengguna Pertamax memiliki pilihan.
Aturan pembelian BBM subsidi yang semakin ketat membuat sebagian besar kelas menengah praktis terkunci di jalur nonsubsidi. Mereka tidak bisa serta-merta berpindah meski tekanan biaya hidup semakin berat.
Yang Dibantu dan Yang Membiayai
Di tengah kebutuhan anggaran yang terus membesar, pemerintah saat ini juga menjalankan berbagai program prioritas yang membutuhkan dana tidak sedikit.
Di sinilah muncul persepsi yang berkembang di masyarakat: kelompok bawah menerima bantuan, kelompok atas memiliki ruang untuk menyesuaikan diri, sementara kelas menengah berada di posisi paling tidak nyaman.
Mereka menjadi pembayar pajak terbesar secara proporsional, tetapi semakin sedikit menerima manfaat langsung dari berbagai kebijakan fiskal.
Perasaan ketidakadilan inilah yang membuat kenaikan Pertamax memicu reaksi lebih keras dibandingkan sekadar angka di papan SPBU.
Yang terasa bukan hanya harga bensin yang lebih mahal.
Yang terasa adalah munculnya keyakinan bahwa setiap kali negara membutuhkan dana, kelompok yang pertama kali diminta memahami keadaan adalah kelas menengah.
Jangan Sampai Mesin Ekonomi Kehabisan Tenaga
Kelas menengah sering disebut sebagai penyangga stabilitas ekonomi nasional. Ketika kelompok ini tumbuh, konsumsi meningkat, investasi rumah tangga bergerak, dan ekonomi mendapatkan energi baru.
Sebaliknya, ketika kelas menengah terus tergerus, daya beli melemah dan mesin pertumbuhan kehilangan salah satu sumber tenaga utamanya.
Karena itu, persoalan kenaikan Pertamax sesungguhnya bukan hanya soal harga BBM.
Ini adalah soal arah kebijakan dan keberpihakan.
Sampai kapan kelas menengah akan terus diposisikan sebagai kelompok yang dianggap cukup kuat untuk menanggung beban, tetapi tidak cukup penting untuk dilindungi?
Sebab jika kelompok produktif ini terus diperah tanpa jeda, yang terancam bukan hanya isi dompet jutaan keluarga Indonesia, melainkan juga fondasi ekonomi yang selama ini menopang negara.
Dan ketika sapi perah itu akhirnya kelelahan, tidak akan ada lagi yang bisa menghasilkan susu untuk dibagikan. :::